Lutim,terusberkarya.com- Dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur Masa Sidang ke-IX Tahun 2024/2025 yang digelar, Senin (11/11/24). Legislator Wahidin S.AN., sampaikan pendangan fraksi Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Lutim. TA.2025.
Disampaikan, APBD merupakan bentuk menajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya ddi daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi orestasi pemerintah dalam pembiyaan pembangunan. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingam publik dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan.
“Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat serta memberikan kebaikan-kebaikan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Wahidin.
“Mengenai hal ini, Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur merasa perlu mengetahui kondisinya, agar kemudian dalam pembahasan rancangan APBD nantinya kami dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, efektif dan memberikan kebaikan-kebaikan untuk masyarakt Lutim, maka kondisi rill APBD selayaknya untuk difahamisecara utuh,” tandasnya.
Adapun pandangan Fraksi Golkar terhadap Ranperda APBD TA. 2025 yang disampaikan Legislator Wahidin Wahid S.AN, sebagai berikut;
Pertama, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi oenyerahan Rancangan Oerda tentan APBD TA. 2025, agar bisa dijalankan sesuai dengan jadwal yang diamanahkan pada regulasi keuangan daerah.
Kedua, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa, pencapian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luwu timur adalah tujuan utama, hal ini dikarenakan potensi Kabupaten Luwu Timur dengan kesuburan sumber daya alam dan SDM tentunya sebagai bekal utama untuk membangun luwu timur berkelanjutan, lebih maju ,lebih sejahtera berdasarkan nilai agama dan budaya.
Ketiga, Tentang APBD Ta. 2025, Fraksi Partai Golkar kedepan mengharapkan orientasianggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas yang utama, maka meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kualitas perncanaan danbpelaksanaan anggaran, supaya dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan secara merata.
Fraksi Partai Golkar berharap supaya pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum lebih ditingkatkan dan dilanjutkan, seperti, infrastruktur jalan raya, pertanian, pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat kecil.
“Pada dasarnya, Fraksi Partai Golkar dapat memahami berbagai pertimbangan termasuk didalamnya kebijakan melakukan recofusing yang menjadi landasan guna efektifitas belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dan menerima Ranperda tentang APABD TA.2025 untuk kemudian dibahas pada tahap selanjutnya,” pungkas Wahidin.( Red.TB/ Her).
