DPRD  

Memasuki Tahun Ajaran Baru 2024/2025 , DPRD Gelar RDP Bersama Disdikbud Lutim

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (0.2537037, 0.5078125);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 34;
banner 120x600

Lutim,Terusberkarya.com- Anggota DPRD Komisi 3 Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (04/06/24), menghadirkan Perwakilan Disdikbud Lutim bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel.

Tugiat S.Ag mengatakan, ini dalam rangka memasuki tahun ajaran baru 2024/2025 dan penerimaan siswa-siswi SMP, SMA SMK beserta kuotanya.

“Tadi disampaikan Kepala Cabang Dinas Provinsi terkait kuota penerimaan siswa-siswi baru beserta jalur-jalurnya, ada jalur zonasi, instansi,afirmasi ada jalur pengawasan orang tua,” tutur Tugiat.

“Kemudian tadi saya sampaikan bahwa jalur zonasi itu harus dipertimbangkan, sebab biasanya ada satu daerah yang jauh dari sekolah dan memank tidak ada sekolah lanjutan tingkat atas disitu,” imbuhnya.

Menurutnya, jalur zonasi adalah yang paling banyak persentasenya dan ada sekitar 70 persen.

“Makanya itu perlu dipertimbangkan, karena kasian kalau ditempat itu tidak ada sekolah, mau dikemanakan anak-anak kita nantinya, nah ini yang betul-betul diperhatikan oleh dinas baik itu dinas provinsi maupun kabupaten,”
pinta Tugiat.

Selain itu dirinya minta agar Dinas Pendidikan betul betul punya data, terkait dengan anak anak sekolah yang akan menamatkan dari sekolah tingkat pertama.

“Data ini sangat penting untuk mengetahui jumlahnya, baik itu disekolah negeri maupun swasta, walaupun ada yang bukan naungannya disdik sebab kita punya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

“Jadi dalam hal ini dinas pendidikan itu harus memikirkan bagaimana agar anak anak di Luwu Timur ini bisa menjadi anak-anak yang cerdas, dan pemerintah daerah juga bagaimana agar betul-betul melaksanakan amanat undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” sambung Tugiat.

Dirinya berharap agar data ini harus betul betul diperhatikan keakuratannya.

Ini untuk mengetahui berapa jumlah anak-anak kita yang tamat baik itu dari SMP, SMA, SMKN ataupun sekolah swasta, berapa yang lanjut dan yang putus sekolah, sehingga kalau kita tahu jumlah anak-anak kita yang putus sekolah karena masalah ekonomi, saya rasa disinilah perannya pemerintah daerah untuk mencari solusi agar mereka bisa sekolah lagi,” kuncinya. (Tim Red/Her)